SUBBAG PERENCANAAN& PELAPORAN DINAS PENDIDIKAN KAB. BELITUNG

" Tatalah Perencanaan dari mulai awal sehingga memudahkan dalam menentukan arah tujuan yang ingin dicapai, Evaluasi setiap ketercapaian dari realisasi untuk menentukan arah ke depan, yakinlah akan berhasil" (Subbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Belitung)

Minggu, 04 Juli 2010

Indikator SKPD Dinas Pendidikan Kab. Belitung

PENETAPAN KINERJA

SKPD DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung yang merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2010 sebagaimana daftar terlampir.

Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2010.

Menyetujui,

Bupati Belitung

Ir. Darmansyah Husein

Tanjungpandan, Januari 2010

Kepala SKPD

Drs. Rafeli

Pembina Tingkat I

NIP. 196307301990031002


1. Nama Organisasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung

2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan

3. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pendidikan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pendidikan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan terhadap tugas-tugas di bidang perencanaan pendidikan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2010 :

No

Uraian

Alasan

Sumber Data

1

Pencapaian APK tingkat SD dan SMP

Mengukur keberhasilan perluasan akses

Renstra Dinas Pendidikan, RKT, LAKIP, LPPD, Profil Pendidikan

2

Pencapaian APM tingkat SD dan SMP

3

Pencapaian APK pada tingkat pendidikan menengah

4

Pencapaian APM pada tingkat pendidikan menengah

5

% Perolehan nilai UN pada jenjang pendidikan SD & SMP minimal 6,0 ke atas:

Mengukur keberhasilan peningkatan mutu pendidikan

Renstra Dinas Pendidikan, RKT, LAKIP, LPPD, Profil Pendidikan

6

% Perolehan nilai UN pada jenjang pendidikan menengah minimal 6,0 ke atas:

7

% Pemenuhan sarana berdasarkan SNP untuk SD dan SMP

8

% Pemenuhan sarana berdasarkan SNP untuk SMA dan SMK

9

% Jumlah guru kualifikasi S-1/D-4 yang bersertifikasi sesuai SNP untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK

10

% Jumlah lembaga pendidikan non formal terakreditasi B

Mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan non formal

Renstra Dinas Pendidikan, RKT, LAKIP, LPPD, Profil Pendidikan

Read More......

Rabu, 02 Juni 2010

Litbang

Prospek Pengembangan Pendidikan Di Kec. Sijuk

Pembangunan tidak terbatas hanya pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi manusia mempunyai kebutuhan lain yang sangat banyak jumlahnya dan sangat luas jenisnya. Di dalam perkembangan pemikiran dan pendekatan dari pertumbuhan dengan stabilitas (growth with stability), yang pada hakekatnya menghendaki masyarakat yang lebih berkeadilan dan selanjutnya menempatkan peranan sumber daya manusia (SDM) pada posisi yang utama dalam pembangunan, baik sebagai konsumen maupun faktor produksi. Peningkatan sumber daya manusia (human resources) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan laju pertumbuhan pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (human resources) di pandang sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibentuk melalui sebuah proses pendidikan yang berkelanjutan. Di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa “ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Implementasi perencanaan pembangunan yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (social welfare) direfleksikan oleh tingkat pendidikan (sosial), kesehatan, dan pendapatan (ekonomi). Keterkaitan anatara tingkat pendidikan dan pendapatan (ekonomi) masyarakat di dalam peningkatan kesejahteraan tidak lepas dari pemanfaatan kawasan /wilayah sebagai tempat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Suatu kawasan dikatakan sebagai kawasan lindung apabila fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alami, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan suatu kawasan dikatakan sebagai kawasan budidaya apabila kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia yang terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.

Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk peningkatan SDM dan kawasan merupakan suatu wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya adalah suatu mata rantai yang saling ketergantungan di dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Kecamatan Sijuk di dalam struktur tata ruang telah direncanakan sebagai pusat pelayanan orde ke II yang salah satu fungsi sebagai pusat kegiatan bahari, kegiatan pertanian, kegiatan industri kecil dan kegiatan budidaya perikanan. Di dalam mengembangkan hal tersebut, peningkatan SDM merupakan faktor penting yang harus menjadi prioritas sehingga dalam peningkatan produktivitas diperlukan kemampuan dan kemauan dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan data pendidikan pada tahun 2009 di Kecamatan Sijuk angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP (2,25%) dan SM (21,84) cukup tinggi sehingga minat masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan menengah baru mencapai 72,66% atau dapat dipersentasekan bahwa anak usia sekolah SMP yang belum melanjutkan sebesar 27,34%.


Read More......

Selasa, 01 Juni 2010

Potret Pendidikan

POTRET KEBERHASILAN PENDIDIKAN KAB. BELITUNG

AKHIR TAHUN 2009


Gambaran umum serta penjelasan kebijakan perluasan dan pemerataaan akses pendidikan, kebijakan peningkatan mutu dan daya saing pendidikan serta kebijakan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung didapatkan kondisi saat ini yang telah dicapai di akhir tahun 2009, yaitu:


Kebijakan

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kondisi Tahun 2009

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

Pendidikan Usia Dini

Peningkatan Daya Tampung Siswa TK

- % Pencapaian APK TK

39,76%

- % Pencapaian APM TK

25,53%

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun

Peningkatan daya tampung siswa SD & SMP

- % Pencapaian APK SD & SMP

SD= 107,81%, SMP= 100,84%

- % Pencapaian APM SD & SMP

SD=98,61%, SMP=86,19%

Penuntasan Angka Putus Sekolah SD & SMP

- % Angka putus sekolah (DO) pada tingkat SD & SMP

SD=0,72% ,

SMP=5,08%

Pendidikan Menengah

Peningkatan daya tampung siswa SM

- % Pencapaian APK SM

72,85%

- % Pencapaian APM SM

59,42%

Penuntasan Angka Putus Sekolah SM

- % Angka putus sekolah (DO) pada tingkat SMA & SMK

SM=1,85%

Kajian & Pelaksanaan Kebijakan Rasio Siswa SMA & SMK

- Perbandingan jumlah siswa SMA dan SMK

48 : 52

Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan

Pendidikan Usia Dini

Peningkatan Sarpras TK

- % Pemenuhan sar-pras TK berdasar-kan SNP

40 %

Peningkatan Kualitas Pengelolaan/Manajemen Sekolah TK

- % Jumlah sekolah TK yang terakreditasi minimal B

34,21%

Peningkatan Pelaksanaan MBS pada Jenjang Pendidikan TK

- % Sekolah yang telah melaksanakan MBS dengan baik pada jenjang pendidikan TK

0%

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun

Peningkatan Sarpras SD & SMP

- % Pemenuhan sarana berdasarkan SNP SD & SMP

SD=96,6%,

SMP=42,6%

Peningkatan Kualitas Pengelolaan/Manajemen Sekolah SD & SMP

- % Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B

SD=29,35%,

SMP=77,14%

Peningkatan Mutu Pendidikan melalui UN dan UAS berstandar nasional

- % Perolehan nilai UN pada jenjang pendidikan SD & SMP minimal 6,0 ke atas

SD= 53,40%,

SMP=33,01%

- Rata-rata perolehan NEM & UAS BN/UN pada jenjang pendidikan SD & SMP

SD=6,12

SMP=5,65

- % Pencapaian kelulusan pada jenjang pendidikan SD & SMP

SD=93,55%,

SMP=52,27%

Peningkatan Kemampuan Manajemen Kepala Sekolah SD & SMP

- % Kinerja kepala sekolah dengan hasil minimal B pada jenjang pendidikan SD & SMP

SD= 69,35%,

SMP=56,10%

Kajian dan Peningkatan Sekolah Berstandart Internasional SD & SMP

- Jumlah sekolah yang berstandar internasional (SBI/RSBI)

SD=1 sek,

SMP=0 sek

Peningkatan Pelak-sanaan MBS pada Jenjang Pendidikan SD & SMP

- % Sekolah yang telah ,melaksanakan MBS dengan baik pada jenjang pendidikan SD & SMP

SD=0%,

SMP=0.%

Pendidikan Menengah

Peningkatan Sarpras SM

- % Pemenuhan sarana berdasarkan SNP

SMA=60,1%,

SMK=74,00%

Peningkatan Kualitas Pengelolaan/Manajemen Sekolah SM

- % Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B

SMA=100,00%,

SMK=69,23%

Peningkatan Mutu Pendidikan melalui UN dan UAS berstandar nasional

- % Perolehan nilai UN pada jenjang pendidikan SM minimal 6,0 ke atas

SMA=58,99%,

SMK=54,27%

- Rata-rata perolehan NEM & UAS BN pada jenjang pendidikan pendidikan SM

SMA=6,32

SMK=6,12

- % Pencapaian kelulusan pada jenjang pendidikan SM

SMA=40,56%,

SMK=45,39%

Peningkatan Kemampuan Manajemen Kepala Sekolah SM

- % Kinerja kepala sekolah dengan hasil minimal B pada jenjang pendidikan SMA & SMK

SMA=.62,50%,

SMK=85,71%

Kajian dan Peningkatan Sekolah Berstandart Internasional SM

- Jumlah sekolah yang berstandar internasional (SBI/RSBI) untuk SMA dan SMK

SMA=0 sek,

SMK=0 sek

Peningkatan Pelak-sanaan MBS pada Jenajng Pendidikan SM

- % Sekolah yang telah ,melaksanakan MBS dengan baik pada jenjang pendidikan SM

SMA=0%,

SMK=0%

Pendidikan Luar Biasa

Peningkatan Sarpras Pendidikan Luar Biasa

- % Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah luar biasa sesuai SNP

60%

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

- % Jumlah guru kualifikasi S-1/D-4 yang bersertifikasi sesuai SNP

TK=0,71%, SD= 11,30%, SMP=29,15%, SMA= 31,44%, SMK=21,59%

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pendidikan

- % Cakupan layanan pendidikan dan partisipasi tenaga manajemen pendidikan (Jumlah siswa sekolah swasta)

40%

Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Pendidikan Non Formal

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Non Formal

- % Jumlah lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi B

0%

Peningkatan Daya Tampung Siswa Pendidikan Non Formal

- % Pencapaian APK PAUD

12,93%

- % Pencapaian APM PAUD

4,60%

Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Ujian Paket

- % Pencapaian kelulusan Paket A, B, dan C

62,53%

Pemerintah Daerah melalui Bupati Belitung, Wakil Bupati Kepala Dinas Pendidikan Kab. Belitung serta seluruh stakeholders bahu membahu menjaring aspirasi masyarakat agar seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang layak dengan memberikan bantuan sarana prasarana kepada sekolah-sekolah mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SM baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal itu dapat dilihat dari hasil pembangunan yang layak seperti yang di tampilkan seperti foto-foto di bawah ini. Daerah kepulauan dan terpencil menjadi salah satu target dan sasaran yang perlu perhatian khusus seperti kecamatan selat nasik , pulau seliu, dan pulau sumedang.




Read More......